Masih bergantungnya Indonesia dengan hasil pertanian maupun perkebunan dari Negara lain, disebabkan belum adanya komitmen serius dari pemerintah dalam memberdayakan pertanian dan perkebunan rakyat. Agar Negara ini bisa mandiri di bidang pertanian maupun perkebunan, khususnya Kalteng, pemerintah daerah (Pemda) harus memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan pertanian maupun perkebunan rakyat. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kalteng Iber H Nahason saat ditemui di ruang kerjanya, di gedung DPRD Kalteng, pekan kemarin.
Menurut Ibeng, sapaan akrab Iber H Nahason, kalau pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi dan dilakukan secara konsisten dalam pengembangan pertanian dan perkebunan rakyat. Indonesia yang terkenal dengan sebutan Negara agraris, tidak akan mengimpor bahan pangan atau hasil pertanian dari Negara lain. Hingga saat ini, beberapa hasil pertanian tetap didatangkan dari luar negeri. Salah satunya kedelai.
“Saya kira kalau pemerintah kita komitmen dan mengembangkan pertanian dan perkebunan rakyat, saya pikir kita tidak perlu lagi mengimpor dari negara lain. Kita punya lahan pertanian yang luas. Tetapi tetap saja mendatangkan berbagai bahan pangan dari luar,” kata Ibeng.
Anggota Komisi B DRPD Kalteng, yang salah satunya membidangi masalah perekonomian ini menjelaskan, selama ini yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana mencari investor untuk mengembangkan 2 sektor tersebut, dengan mengesampingkan perkebunan dan pertanian rakyat. Padahal, dalam pengembangan ekononomi masyarakat, pemerintah harus melihat untuk kepentingan rakyat.
Contohnya kedelai yang hingga saat ini sebagian besarnya masih didatangkan dari luar negeri, kenapa masih tetap dilakukan. Seharusnya, melihat kondisi tersebut pemerintah harus membuat kebijakan, memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan komoditi tersebut.
“Kita lihat seperti kedelai, lahan kita banyak tetapi tetap saja didatangkan dari luar. Coba kalau masyarakat kita yang diberdayakan, tidak perlu kita terus tergantung dari luar. Ini harus ada komitmen. Dan kita berharap Pemda kita bisa melihat peluang itu untuk mengembangkan ekonomi masyarakat kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kalteng V, yang meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau mengatakan, untuk mewujudkan hal itu tentunya harus dilakukan secara bertahap dan terencana. Pengusaha yang ada sekarang ini, dalam rangka berperan membangun daerah, juga harus mendorong pemerintah agar pengembangan berbagai pengembangan pertanian dan berkebunan yang ada di daerah berjalan sukses, yang kemudian akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Yang perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya pemerintah daerah, jangan terus menerus mengulangi kesalahan sistem ekonomi yang ada. Misalkan terus memberikan kesempatan kepada para pemodal asing, atau perkebunan besar swasta untuk melebarkan lahan perkebunannya. PBS yang ada sekarang ini, khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit, juga harus disetop untuk sementara.
“Harus melibatkan semua pihak. Kemudian kita jangan sampai mengulangi kesalahan sistem ekonomi. Kenapa perkebunan melebar terus, ini dipengaruhi oleh modal asing. Sehingga nantinya, kalau Pemda tidak jeli, perkebunan yang ada di daerah kita bukan milik rakyat tapi kebun asing. Yang tak kalah penting, karena banyak aturan pusat yang banyak mengatur ini, dengan aturan yang banyak keliru, kita jangan sampai mengikuti itu,” pungkas politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini.
0 Komentar:
Posting Komentar