SARESEHAN “MEREDAM KONFLIK SENGKETA LAHAN DI KALIMANTAN TENGAH”

SARESEHAN “MEREDAM KONFLIK SENGKETA LAHAN DI KALIMANTAN TENGAH”

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Juni 2012 mengadakan Saresehan “Meredam Konflik Sengketa Lahan di Kalimantan Tengah”. Tujuan diadakan diskusi ini adalah membangun pemahaman untuk meredam konflik agraria, khususnya di Kalimantan Tengah.

Saresehan ini menghadirkan tiga orang narasumber, yakni Bapak Frans Sani Lake, SVD dari Praktisi Hukum Universitas Palangka Raya dengan membawakan subtema “Konflik Agraria di Kalimantan Tengah”, Bapak Evangelis dari Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah dengan membawakan subtema “Peraturan Daerah No.5 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Perda yang meminimalisir konflik)”, dan Bapak Punding LH Bangkan dari DPRD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawakan subtema “Fungsi Legislatif (DPRD) dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan di Kalimantan Tengah”.  Satu orang pembicara Testimoni Bapak Liady dari komunitas Barito Timur AMAN Kalimantan Tengah dengan membawakan subtema “Gambaran Kasus Konflik Agraria di Barito Timur”.

Dalam kegiatan Saresehan tersebut mendapatkan rekomendasi, yaitu sebagai berikut :

1.       Dalam proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda), diharapkan Draf Peraturan Daerah tersebut disebarkan seluas-luasnya kepada Masyarakat umum dalam rangka memperoleh masukan

2.       Tim gabungan dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk kasus sengketa lahan di Desa Dayu, Desa Simpang Naneng, Desa Kandris, Desa Lagan dan Desa Runggu Raya dengan PT. Ketapang Sumber Lestari(KSL) dan PT. Sumber Surya Gemilang(PT. SSG), secepatnya turun ke lokasi sengketa tersebut.

3.       Sebagai Prasayarat ketika Investasi mau bekerja di wilayah Masyarakat Adat, harus melaksanakan prinsip Free Prior And Information Consent(Persetujuan di awal tanpa paksaan dan di informasikan di awal) agar masyarakat mengetahui maksud dan tujuan serta bebas menolak atau menerima kegiatan investasi tersebut.

4.       Penyelesaian konflik sengketa lahan bisa dilakukan jika sumber masalah terlebih dahulu diselesaikan. Salah satu sumber dari masalah tersebut adalah produk-produk hukum yang saling bertentangan  dan tidak berpihak kepada masyarakat adat, produk-produk hukum yang ada sekarang ini justru berpihak kepada pemodal besar(investor)

5.       Harus ada Undang-Undang yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Tanpa Undang-Undang tersebut maka mustahil sengketa lahan yang ada di kalteng ini bisa selesai.

6.       Pembuatan AMDAL harus melibatkan masyarakat setempat, tidak hanya kelompok tertentu yang ada muatan kepentingan dan pihak yang terkait wajib menjalankannya sesuai dengan apa yang  tercantum di AMDAL tersebut.

7.       Mendesak pemerintah daerah, pemerintah provinsi kalteng dan pemerintah pusat menindak tegas perusahaan-perusahaan yang bermasalah di Kalteng.

Untuk melindungi wilayah Masyarakat adat,  pemerintah daerah harus menginventarisir dan mempertegas wilayah masyarakat adat  dengan segera mendukung Pemetaan partisipatif  wilayah adat agar di masukkan dalam RTRWP Kalteng.