“Kita tidak hanya butuh orang pintar dan berani berkuasa. Kepintaran untuk mengakali cara berkuasa, tidak hanya untuk kepentingan rakyat, justru akan menyeret bangsa pada potensi kehancuran,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dalam Pitutur Kebangsaan dan Peluncuran Buku Sukardi Rinakit, Suara Tokoh Bangsa: Memompa Ban Kempes, di Jakarta Rabu (12/2).
Hadir memberikan komentar antara lain Soegeng Sarjadi, penulis buku sekaligus analis politik Soegeng Sarjadi Syndicate Sukardi Rinakit, Ketua Dewan Pembina Yayasan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Harry Tjan Silalahi, pakar pertahanan pangan Frangky Welirang, serta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga hadir pada penghujung acara dalam rangkaian peringatan ulang tahun ke-13 Soegeng Sarjadi Syndicate itu.
GKR Hemas mengungkapkan, keberagaman merupakan kekuatan jati diri bangsa dan Bhineka Tunggal Ika telah disepakati menjadi pedoman kehidupan UUD 1945 mewajibkan negara untuk menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan. Namun, kita-kita mundur dalam mengelola keberagaman masyarakat.
Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, agama dan kepercayaan di luar enam agama resmi justru tidak diakui dan didiskriminasi. Padahal banyak agama lokal asli Nusantara yang masih hidup sampai kini seperti Sunda Wiwitan dan Kajawen di Jawa, Parmalin di Batak, Alu Tadalo di Toraja, Tolotang di Sulawesi Selatan, Boti di NTT dan Kaharingan di Kalimantan.
“Kita memerlukan pemimpin yang memahami dan mempraktekkan nilai-nilai idiologi Pancasila, tunduk dan taat konstitusi serta menjunjung Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI,” katanya.
Rumah Bersama
Harry Tjan Silalahi mengingatkan, para tokoh bangsa setuju untuk mendirikan Republik Indonesia secara naluriah sebagai rumah milik bersama. Dasar utamanya, Pancasila dan UUD 1945, yang saat itu belum tersosialisasikan dengan gencar. Seluruh komponen masyarakat, bahkan penguasa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sultan Hamengku Buwono IX, menyatakan menyatu dengan negara yang baru berdiri itu.
“Kita bangsa yang senang berbagi, menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kebangsaan itu digali dari adat kita. Namun, nilai-nilai itu sekarang diganggu. Ada keinginan untuk tidak mau berbagi dan pemenang (kompetisi politik) mengambil semua,”katanya.
Franky Welirang berharap, para pemimpin negara juga sungguh-sungguh menggali mimpi Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan mewujudkannya. Laut sebagai wilayah utama dalam negara kepulauan harus dimanfaatkan untuk kebutuhan protein masyarakat.
Susilo Siswoutomo mengatakan, bangsa Indonesia perlu mempersiapkan ketahanan energi sesuai kebutuhan dan pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun.
Joko Widodo tidak memberikan sambutan.
Sumber: Harian Kompas; 13 Februari 2014; halaman 2.
Sumber Foto: http://folksofdayak.files.wordpress.com
0 Komentar:
Posting Komentar