Masyarakat Sipil Siapkan Uji Materi

Jakarta, Kompas - Pemutihan izin-izin pertambangan dan perkebunan di kawasan hutan dinilai bertentangan dengan perundang-undangan. Hal itu dianggap jalan pintas dan cara mudah Kementerian Kehutanan menangani sejumlah kebijakan pemerintah daerah menerbitkan izin-izin.

Tanggal 6 Juli 2012, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 60/2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta PP No 61/2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Keduanya menggantikan PP 10/2010 dan PP 24/2010. Kementerian Kehutanan menolak kebijakan mereka disebut sebagai upaya pemutihan karena lokasi perizinan di area yang sesuai peraturan daerah tata ruang serta diwajibkan mengikuti prosedur pelepasan/alih fungsi hutan.

Meskipun demikian, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Sawit Watch, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, HuMa, Silvagama, dan Greenpeace Indonesia, Rabu pekan lalu, menyampaikan protes. Mereka mendesak pemerintah membatalkan dan mencabut kembali kedua PP itu.

”Kami pun sedang menyusun judicial review (uji materi) jika pemerintah tidak segera membatalkan PP No 60/2012 dan PP No 61/2012,” kata Yuyun Indradi, Juru Kampanye Politik Kehutanan Greenpeace Indonesia, di Jakarta, Selasa (11/9).

Ia memaparkan, penerbitan kedua PP itu akan memutihkan sekitar 920.000 hektar kebun dan 800.000 hektar tambang di kawasan hutan yang tumpang tindih dengan area penggunaan lain (perda). ”PP berpotensi memberi impunitas atas pelanggaran hukum dan mencoba menyalahkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,” paparnya.

Sementara itu, Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, menyatakan, upaya pemutihan melalui PP bakal menyelamatkan 23 perusahaan. ”Terdapat izin atas 23 perusahaan dengan luasan sekitar 360.860 hektar yang terduga melanggar undang-undang yang akan ’terselamatkan’ dari tuntutan hukum atas pemberlakuan kedua PP itu,” tuturnya.

Terpisah, Deputi Program Pengembangan Hukum Lingkungan ICEL Dewi Tresya mengatakan, PP itu seharusnya tidak membebaskan pelaku usaha di kawasan hutan (tanpa izin) dari penegakan hukum pidana. Faktanya, sanksi pidana itu tidak diatur dalam PP.

Dewi memaklumi penerbitan kedua PP sebagai jalan tengah atas kesalahan-kesalahan pemerintah. Meski demikian, ia berharap pemerintah tetap berwibawa dengan mewajibkan pengurusan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.

Penerbitan PP terkait UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang (menggantikan UU No 24/1992). Pada UU No 26/2007 tak ada peraturan peralihan yang memberi kejelasan bagi pemohon izin sebelumnya. Kedua PP itu menjelaskan proses yang harus dilakukan pemilik izin sebelum terbit UU No 26/2007.

Keberadaan UU No 24/1992 memunculkan perda yang mengubah peruntukan dan fungsi kawasan hutan, tetapi tak mengacu UU No 41/1999 (Kehutanan). Untuk menyinkronkan, Mendagri membentuk Tim Padu Serasi. Upaya ini belum berhasil di beberapa daerah.