AMAN KALIMANTAN TENGAH

Diblokade, Pengiriman Batu Bara Terhenti

28-05-2012 00:00

Harian Umum Tabengan,  

BANJARMASIN

 

Pengiriman batu bara terhenti sementara akibat Sungai Barito diblokade warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bersama dengan Forum Peduli Banua.

Selama pemblokadean di bawah Jembatan Barito dengan menggunakan ratusan perahu motor (kelotok) yang berlangsung pada Sabtu (26/5) sekitar pukul 11.00 Wita itu, tidak ada satupun tongkang melintas.

Padahal berdasarkan keterangan dari Kepala Administrator Pelabuhan Banjarmasin Julianus The, dalam setiap harinya tidak kurang dari 10 tongkang melintas di sungai tersebut.

Koordinator lapangan Forum Peduli Banua Berry Nahdian Furqon mengatakan, aksi tersebut merupakan salah satu sikap atau protes warga Kalsel terhadap ketidakadilan Pemerintah Pusat terhadap wilayah Kalsel.

Menurut Berry, selama ini Pusat seakan menganaktirikan wilayah Kalsel, dalam beberapa hal, baik itu pembangunan infrastruktur, dana bagi hasil hingga kuota BBM yang tidak mencukupi sesuai kebutuhan.

"Padahal seluruh sumber daya alam Kalsel dikeruk untuk kepentingan nasional dan pemasukan devisa negara yang cukup besar," katanya.

Ratusan aktivis yang terdiri atas belasan organisasi mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi lingkungan, melebur menjadi satu dalam aksi Peduli Banua.

Ratusan warga yang menggunakan puluhan kelotok memenuhi alur sungai Barito atau di kawasan Jembatan Sungai Barito untuk menyampaikan aspirasi yang ditujukan kepada Pusat, Sabtu.

Aksi blokade sungai Barito untuk menyetop pengiriman batu bara ke luar daerah dilakukan dengan menutup alur melalui puluhan kelotok yang berseliweran di atas sungai. Selain itu, para mahasiswa pecinta alam juga membentangkan baliho dan spanduk tuntutan dari atas jembatan.

Gubernur Kalsel Rudy Ariffin yang datang ke lokasi mengatakan, blokade yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat tersebut merupakan aksi keprihatinan dan protes warga terhadap kebijakan Pusat. "Kita tidak bisa menghalang-halangi aksi yang dilakukan masyarakat, selama dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, pengusaha terkenal Kalsel H Sulaiman HB mengatakan, dirinya mendukung aksi protes masyarakat asalkan untuk kepentingan Kalsel dan masyarakat Banua.

Namun ia berharap, aksi yang dilakukan tetap berdasarkan aturan dan koridor hukum.
Tentang kerugian akibat aksi blokade tersebut, kata dia, cukup besar, karena usaha batu bara merupakan usaha padat modal dan padat risiko, sehingga jika ada gangguan sedikit saja imbasnya cukup besar. Selain kerugian material, jika hambatan tersebut terjadi cukup lama, bisa mengurangi kepercayaan investor.

 

Pusat Harus Jawab

Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menyatakan pemerintah harus menjawab permasalahan warga Kalimantan akibat ketidakadilan pembangunan.

"Presiden harus mewujudkan hak-hak keadilan bagi warga Kalimantan sebagaimana amanat reformasi," kata Syahganda di Jakarta, Sabtu, menanggapi blokade warga Kalsel tersebut.

Menurut Syahganda, aksi warga tersebut untuk menuntut Pusat memberikan hak-hak rakyat mendapatkan pembagian secara jelas terhadap hasil pertambangan energi.

Aksi itu, katanya, juga dilakukan menyusul kecilnya distribusi pasokan bahan bakar minyak ke wilayah itu, sehingga menyebabkan kelangkaan BBM dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Menurut Syahganda, selama puluhan tahun, kesuburan tanah Kalimantan hanya digunakan dalam melayani keinginan Pusat beserta segelintir pebisnis besar yang justru mengabaikan kesejahteraan rakyat Kalimantan sebagai pemilik sah kekayaannya.
Syahganda menilai, bumi Kalimantan belum diupayakan Pusat untuk memakmurkan kehidupan rakyat setempat, padahal sumbangan mereka begitu besar untuk pendapatan negara, yang ikut pula mensubsidi pengembangan pembangunan bagi daerah lain di Tanah Air.

Bahkan, katanya, pihak berkuasa di Jakarta cenderung membiarkan para penikmat keuntungan bebas mengeruk bumi Kalimantan.

"Sungguh merupakan ironi jika Kalimantan yang menyimpan berlimpah-limpah jenis tambang, namun masih menyengsarakan masyarakat setempat," katanya.

Ia menambahkan, banyaknya desa yang tak terfasilitasi aliran listrik ,di samping belum terjangkau infrastruktur pembangunan, merupakan bukti Pusat belum menjadikan wilayah ataupun rakyat Kalimantan bermartabat yang seharusnya setara dengan kemajuan wilayah Jawa.

Ia mempertanyakan Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa tidak memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kawasan Kalimantan.