AMBON-Sedikitnya 100 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) provinsi Maluku melakukan aksi demo di lokasi bundaran Gong Perdamaian Ambon. Yanes Balubun, ketua AMAN Maluku mengatakan aksi demo yang digelar AMAN Maluku sebagai bentuk kekecewaan masyarakat adat Maluku atas sejumlah kasus perampasan tanah ulayat adat oleh sejumlah investor di Maluku diantaranya kasus penyerobotan lahan untuk areal operasi perusahan kayu Log di daerah pulau Seram dan pulau Buru oleh PT. Gema Hutani Lestari dan Maluku Tenggara oleh PT. Karya Jaya Berdikari.
Kasus ekspansi perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya di Seram Utara dan pulau Trangan Kepulauan Aru. Kasus perampasan wilayah adat pesisir di negeri Paperu oleh PT. Maluku Diving dan Tourism, kasus perampasan hak adat untuk kepentingan TNI AL di negeri Hitu kecamatan Leihitu kabupaten Maluku Tengah.
Umumnnya perampasan hak-hak masyarakat adat diambil secara paksa dalam bentuk penyerobotan dan dikawal oleh anggota Polri maupun anggota TNI bahkan ketika rakyat melakukan aksi penuntutan haknya aparat keamanan memberlakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat adat.
Balubun menambahkan AMAN mendesak Presiden, Gubernur Maluku dan seluruh Bupati Walikota se-Maluku bersama DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota segera kembalikan hak-hak masyarakat adat. Pemerintah pusat di tuntut segera melakukan revisi aturan Undang-Undang Agraria karena Undang-Undang Agraria saat ini dinilai merugikan masyarakat adat. khusus pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Maluku AMAN menuntut segera dikeluarkan Perda yang memberikan perlindungan khusus bagi masyarakat adat sehingga tidak terjadi penyerobatan hak masyarakat adat tanpa disertai kompensasi yang layak. AMAN juga meminta aparat keamanan TNI Polri tidak menakut-nakuti bahkan menggunakan senjata untuk menindas masyarakat adat yang menuntut keadilan terhadap haknya.
0 Komentar:
Posting Komentar