Sabtu, 14 Juli 2012 13:47:36 WIB
sumber : Kalteng Pos
PALANGKA RAYA - Masalah Kasus sengketa pertanahan selama empat tahun terakhir ternyata cenderung meningkat. Dari data yang dikelularkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga Juni lalu jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 96 kasus. Padahal masih terhitung pertengahan bulan. Ini tentu relatif meningkat dibanding tahun sebelumnya yakni 2011 yang berjumlah 63 kasus. Sebagai pembanding, tahun 2009 pelaporan sengketa tanah berjumlah 57 dan sempat menglami lonjakan tahun berikutinya yakni 2010 yang berjumlah 83. Sehingga dari empat tahun ini jumlah pengeduan sengketa dan konflik empat tahun terakhir berjumlah 299 kasus. Kepala Kakanwil BPN Gunawan Sasmita yang mengkungkapkan data tersebut menyebut bahwa penanganan sengketa tanah dari pengaduan masyarakat sebaiknya ditangani sedini mungkin. Hal ini untuk menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari. Gunawan juga menyebut, dari 96 kasus pengaduan hingga pertengahan tahun ini, tiga diantaranya tengah dalam proses penanganan oleh Kakanwil BPN. Selanjutnya 14 kasus ditangani kepala kantor pertanahan dan 79 sisanya dalam proses penanganan oleh pemerintah daerah. "Kami lebih mengutamakan mengutamakan mediasi dalam penanganan konflik ini. Hal ini sangat efektif karena tidak memakan banyak biaya dan masingmasing pihak bisa mencari jalan tengah tanpa harus berperkara," kata Gunawan kepada Kalteng Pos belum lama ini. Data dari Kakanwil BPN menyebut bahwa dari 299 kasus yang sudah masuk ke BPN, telah diselesaikan 236 kasus. Sedangkan 63 sisanya masih ditangani BPN. Penyelesaian kasus sengketa tanah dilakukan dengan berbagai cara. Sebanyak 38 kasus selesai dengan peryataan, 25 dengan upaya jalur hukum dan paling banyak diselesaikan dengan mediasi 153 kasus. Sisanya 15 kasus diselesaikan dengan cara masing-masing. "Untuk tahun 2012, Palangka Raya jumlah pengaduan kasusnya paling banyak yakni 30 kasus. Berada di urutan kedua 22 kasus dan kapuas 10 pengaduan. Sedanglkan untuk kebupaten Barito Selatan dan Murung Raya masih belum ada pengaduan," ungkap Gunawan.
0 Komentar:
Posting Komentar